JAKARTA, divapelajar.com – Dinamika geopolitik global yang kian memanas akibat konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Blokade jalur laut dan tersendatnya pasokan minyak dunia berpotensi mendongkrak harga bahan bakar minyak (BBM) serta bahan baku industri. Menanggapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia terus memacu program kemandirian energi dan swasembada pangan melalui pembukaan lahan pertanian skala besar di sejumlah wilayah, termasuk Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi jangka panjang untuk melindungi wilayah domestik dari guncangan inflasi global. Berkurangnya lahan produktif di Pulau Jawa akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman, membuat pemerintah mengalihkan fokus pengembangan komoditas strategis seperti padi, jagung, singkong, dan kelapa sawit ke luar Jawa.Selain untuk mengamankan stok pangan nasional melalui proyek Food Estate, ekspansi lahan kelapa sawit juga diarahkan untuk menyokong program transisi energi, seperti biodiesel. Program ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada impor solar, menghemat devisa negara, dan menjaga stabilitas APBN dari pembengkakan subsidi energi.
Namun, kebijakan penyiapan lahan berskala jutaan hektar ini dihadapkan pada tantangan dan pilihan dilematis yang tidak mudah. Di satu sisi, negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan dan energi bagi lebih dari 280 juta penduduk. Di sisi lain, proyek strategis ini membawa konsekuensi serius pada sektor lingkungan dan sosial.Laporan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan film dokumenter investigatif belakangan ini menyoroti bagaimana konversi hutan alam menjadi lahan monokultur berisiko mereduksi keanekaragaman hayati serta mengubah ekosistem lokal. Selain dampak ekologis, pembukaan lahan skala besar di beberapa titik juga memicu persoalan sosial, khususnya terkait pergeseran ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat yang ruang hidupnya bersinggungan langsung dengan area konsesi.Pemerintah kini berada di persimpangan jalan untuk menyelaraskan dua kepentingan yang sama-sama krusial: menjaga ketahanan perut dan energi bangsa di tengah ketidakpastian dunia, atau mempertahankan kelestarian hutan seklaigus hak-hak masyarakat lokal demi keberlanjutan masa depan.